Negara Teater

***Oleh: Nandar Sunandar, Mahasiswa Jurnalistik Semester V UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Negara Teater

from http://northfieldartsguild.org/http://northfieldartsguild.org/

Dulu, berperang melawan penjajah dengan senjata. Kini, berperang melawan korupsi dengan nyali. Tapi, nyali saja tidak cukup. Butuh kendaraan yang mampu untuk memberantas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah alat untuk memberantas korupsi. Korupsi yang sudah menjadi ‘momok’ bagi Negara ini. Telah merusak tatanan kehidupan dan pembangunan Negara. Jaminan kesejahteraan yang seharusnya di dapat rakyat. Malah, jauh panggang daripada api. Rakyat dikebiri, dan kini menuntut kesejahteraan itu hadir kembali.

Hampir, setiap hari baik di media massa (cetak, maupun elektronik) pemberitaan korupsi telah menjadi menu ‘wajib’. Yang terbaru, tubuh polri terjangkit korupsi. Proyek Simulator SIM. Rupa-rupanya, kasus ini diduga melibatkan oknum petinggi Polri. Dualisme, siapa yang menangani kasus ini menjadi lakon aneh bin ajaib (KPK atau Polri). Mirip dualisme kebijakan sepakbola kita, kubu PSSI –Djoharkah atau KPSI – La Nyalla ? Ironis, tragis dan miris.

KPK pun nyata-nyatanya dikebiri lagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab korupsi pun menjangkiti para politikus senayan. KPK yang sedianya menjalankan tugas, beberapa kali menjerat oknum anggota DPR yang diduga melakukan korupsi. Sumber  Koran Tempo, 1 Oktober 2012. Upaya-upaya pelemahan KPK pun dilakukan, Polisi misalnya : ngotot mengusut kasus simulator, tak memperkenankan KPK memeriksa sejumlah tersangka simulator, dan menarik 20 penyidik dari KPK. Sedangkan DPR, menolak pembangunan gedung KPK, memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit kinerja KPK, serta memangkas kewenangan KPK dalam revisi Undang-Undang KPK. Tetap saja, upaya melemahkan ini telah membuat citra penegakan hukum ternoda.

Ramai-ramai orang mendatangi KPK. Mendukung KPK. Rektor Paramadina, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa “KPK saat ini selalu diserang, Para koruptor tak akan diam begitu saja ketika para pemberantas korupsi bekerja.”  Hal yang sama diungkapkan, Guru Besar Hukum Airlangga, J.E Sahetapy , “Siapa pun yang ingin mengebiri kewenangan KPK, termasuk wakil rakyat di DPR, bisa dipandang (sebagai) penghianatan bangsa dan negara atau kaki tangan koruptor.”

Tak dipungkiri, kini KPK tengah tersudut. Lakon-lakon dramaturgi mengadirkan suguhan yang menarik. Para pemain: KPK, Polri, dan DPR masih harap-harap cemas. Apakah akhir ceritanya happy ending atau Sad Ending bagi penegakan hukum di Indonesia.

Rakyat menunggu, dipundak para pemainlah pusat perhatian mereka tertuju. Satu. Bersatu, KPK, Polri dan DPR melawan Korupsi. Tak dipungkiri memutus mata rantai korupsi tidaklah mudah. Untuk itu, jangan sampai korupsi menghancurkan peradaban.

Ataukah, rakyat perlu turun ke jalan untuk meneriakan keadilan. Sepertinya, people power adalah amunisi terakhir. Lakon pun usai, tirai hitam menutup panggung megah negeri ini. Dibalik layar, rakyat menunggu kejutan  dan meneriakan kata : berupa keadilan dan kesejahteraan. ***